Keblinger, dibanding dipakai buat perbaiki gizi, masyarakat kini lebih memilih beli pulsa

Setiap orang akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang masih di sekolah atau perguruan tinggi, pasti perlu karyawan yang berbeda dan sebagaimana telah menikah. Terutama jika Anda ingat konteks peradaban, manusia membutuhkan saat ini jelas berbeda dengan orang yang sama yang hidup lama. Meskipun perbedaan, yang kebutuhan dasar manusia dari dulu hingga sekarang tentu tidak bisa lepas dari tiga kategori dasar: perumahan, pakaian dan makanan

Namun, dengan revolusi teknologi informasi, tampaknya kita harus menambahkan satu hal yang kebutuhan begitu mendasar manusia adalah pulsa internet . Termasuk Indonesia. Selama 6 tahun terakhir, pengeluaran masyarakat untuk membeli kredit terus meningkat. Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yaitu pada tahun 2016, biaya masyarakat pengeluaran impuls Indonesia bahkan melebihi pengeluaran bahan makanan dasar seperti buah-buahan dan daging. Memiliki akses ke informasi dan komunikasi sangat penting, tetapi jika itu sekarang jauh lebih penting daripada ya gizi?!

Dalam waktu singkat, biaya top up terus naik dalam pengeluaran prioritas masyarakat Indonesia. Ada lagi kebutuhan tersier, tetapi menjadi kebutuhan sekunder

Dengan demikian, pola pengeluaran rata-rata masrayakat Indonesia saat ini. Banyak lebih bersedia untuk membayar lebih untuk paket airtime atau data internet, dibandingkan dengan membeli buah atau daging segar.

Pulse pengeluaran juga ditarik sedikit lebih besar daripada menghabiskan biaya sekolah bulanan di level Rp21.276 per kapita. Pejabat pemerintah termasuk Presiden sering membuat daya tarik khusus untuk penerima kartu pintar Indonesia (KIP), agar tidak menggunakan penyisihan pendidikan kredit untuk membeli.

Tentu saja mereka tidak selalu mengambil fakta-fakta di atas. Hal itu juga didorong oleh maraknya perangkat di Indonesia. Lah, anak-anak sekolah dasar sekarang memiliki HP aja.

Pendapat disampaikan langsung oleh Bambang Brodjonegoro, Plt Kepala Badan Kebijakan (Plt) Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Bambang mengatakan bahwa ‘banjir ponsel’ ini telah terjadi sekitar empat tahun yang lalu. Yang membuat pengeluaran pulsa ini mungkin sedikit bermasalah adalah bagaimana kebutuhan ini dapat cenderung untuk berubah menjadi kecanduan. Selain itu, dengan usia kepemilikan dan penggunaan ponsel yang semakin muda, semakin banyak orang yang mungkin belum dirasakan rasional harus terus membeli kredit untuk komunikasi dan informasi.

Meningkatkan kepemilikan ponsel Setidaknya bisa dilihat dalam dua tahun terakhir. Pada 2015, persentase mencapai 56,9%, sedangkan pada tahun 2016 meningkat 1,4% menjadi 58,3% atau 137 juta orang. Dari 137 juta pengguna ponsel, sehingga persentase.